Riset dan Advokasi untuk Hak, Kebebasan, dan Demokrasi

SETARA Institute adalah lembaga riset dan advokasi kebijakan yang bertujuan mewujudkan masyarakat setara, plural, dan bermartabat dalam tata sosial politik demokratis.

Jelajahi Riset Kami

0+

Tahun Pengabdian

0+

Publikasi

0+

Wilayah Intervensi

0+

Mitra Strategis

Mitra Kami

Rekam Jejak Pengetahuan

SETARA Dalam Angka

SETARA Institute bekerja untuk memastikan hak, kebebasan, dan keamanan bagi setiap warga negara. Angka-angka berikut memberi gambaran tentang ruang lingkup dan konsistensi kerja SETARA selama ini.

Publikasi

0+

Kebebasan Beragama/Berkeyakinan

0+

Keamanan Manusia & Reformasi Sektor Keamanan

0+

Hukum dan Konstitusi

0+

Pencegahan Ektremis Berbasis Kekerasan

0+

Bisnis dan HAM

Produk Pengetahuan

0+

Siaran Pers

0+

Opinion Editorial

0+

Buku dan Laporan

0+

Modul/Buku Training

Sebaran Indeks Kota Toleran

Lanskap Toleransi Indonesia

Visualisasi capaian toleransi kota dan kabupaten di Indonesia berdasarkan Indeks Kota Toleran (IKT). Setiap titik wilayah menampilkan skor toleransi yang diukur menggunakan skala Likert 1–7, dari toleransi terendah hingga tertinggi.

Riset & Advokasi Kebijakan

Lima Pilar Program Kami

Kebebasan Beragama/Berkeyakinan

Keamanan Manusia & Reformasi Sektor Keamanan

Hukum dan Konstitusi

Pencegahan Ektremis Berbasis Kekerasan

Bisnis dan HAM

Kebebasan Beragama/Berkeyakinan

Fokus

Mengawal jaminan hak sipil atas kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi setiap warga negara. Kami memantau intoleransi, mengadvokasi kebijakan inklusif, dan memperkuat resiliensi sosial kelompok minoritas.

Pendekatan

Pemantauan Pelanggaran KBB.

Promosi Ekosistem Toleransi

Advokasi Hak-Hak Minoritas Agama

Advokasi Kebijakan Promotif Toleransi

Pelajari Isu Ini

Keamanan Manusia & Reformasi Sektor Keamanan

Fokus

Fokus kajian ini menganalisis transformasi tata kelola institusi keamanan di Indonesia agar selaras dengan prinsip demokrasi, supremasi sipil, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pendekatan yang digunakan menempatkan keamanan tidak hanya sebagai stabilitas negara, tetapi juga sebagai upaya melindungi dan memastikan rasa aman warga negara.

Pendekatan

Reformasi Tata Kelola Institusi Keamanan

Keamanan Berbasis Hak Asasi Manusia

Keamanan yang Berorientasi pada Warga Negara

Pelajari Isu Ini

Hukum dan Konstitusi

Fokus

Studi hukum dan konstitusi difokuskan pada upaya perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan hak asasi manusia. Pilar ini mendukung sistem hukum yang mendorong toleransi, inklusi, serta memperkuat demokrasi konstitusional dan rule of law.

Pendekatan

Penguatan Demokrasi Konstitusional

Perlindungan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia

Membangun Sistem Hukum yang Inklusif

Pelajari Isu Ini

Pencegahan Ektremis Berbasis Kekerasan

Fokus

Fokus kajian isu ini berangkat dari hipotesis yang dikembangkan oleh SETARA bahwa intoleransi adalah anak tangga menuju radikalisme – ekstremisme. Di satu sisi, pluralisme yang seharusnya menjadi kekuatan justru kerap disalahpahami dan dipraktikkan secara eksklusif.

Intoleransi yang dibiarkan berkembang—baik dalam kebijakan maupun praktik sosial—dapat memperlemah kohesi sosial dan membuka ruang bagi munculnya radikalisme. Karena itu, intervensi terhadap ekstremisme berbasis kekerasan menjadi bagian tak terpisahkan untuk mewujudkan kondisi yang demokratis dalam masyarakat yang plural.

Pendekatan

Pencegahan Berbasis Penguatan Toleransi

Intervensi Berbasis Riset dan Kebijakan

Memperkuat Kohesi Sosial dalam Masyarakat Plural

Pelajari Isu Ini

Bisnis dan HAM

Fokus

Di bidang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, SETARA Institute memiliki mandat untuk mendorong penguatan akuntabilitas HAM dalam berbagai aspek, meliputi: kebijakan yang berbasis HAM, advokasi HAM, perlindungan pembela HAM, serta promosi nilai-nilai HAM. Secara khusus, kerangka besar penguatan akuntabilitas HAM dalam riset dan advokasi Bisnis dan HAM diwujudkan melalui promosi penerapan Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab.

Saat ini, SETARA Institute memiliki berbagai pengalaman dalam penelitian dan pendampingan bersama beberapa perusahaan untuk menerapkan perilaku bisnis yang bertanggung jawab, serta terlibat dalam advokasi bagi komunitas terdampak untuk mendapatkan pemulihan atas pelanggaran HAM yang terjadi akibat dari operasionalisasi bisnis perusahaan